OPINI PELANGGARAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ETIKA

Menurut Van Kan hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Peraturan dalam menjalankan kehidupan diperlukan untuk melindungi kepentingan dengan tertib. Sedangkan, menurut Wiryono Kusumo hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Sedangkan tujuan dari hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata cara hidup masyarakat dalam suatu kehidupan bermasyarakat dan bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi.

Pada saat ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum baik ringan ataupun berat yang dilakukan oleh masyarakat. Hal paling ringan bisa seperti membuang sampah sembarangan hingga yang paling berat seperti kasus pembunuhan ataupun korupsi. Para pelanggar hukum disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor di dalam diri pelaku para pelanggar hukum seperti sifat, etika serta psikologis dalam diri. Sedangkan, faktor eksternal merupakan faktor-fakor diluar diri pelaku seperti faktor lingkungan yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pelanggaran hukum.

Pelanggaran hukum bisa disebabkan oleh pelanggaran etika. Menurut Drs. O.P. Simorangkir etika merupakan pandangan manusia dalam berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Menurut Drs. Sidi Gajalba etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Berdasarkan definisi tersebut bisa dikatakan jika etika merupakan pandangan tingkah laku manusia dalam berprilaku berdasarkan ukuran yang baik dan buruk yang ditentukan oleh akala manusia.

Setiap profesi memiliki etika profesi yang harus dijalankan. Etika tersebut harus dijalankan secara sungguh-sungguh untuk dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi dari suatu profesi. Sebagai contoh dapat diambil dari kasus-kasus saat ini seperti bagaimana seorang yang menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi dapat menerima suap dari berbagai pejabat daerah. Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Memutus pembubaran partai politik, dan

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa

a) penghianatan terhadap negara;

b) korupsi;

c) penyuapan;

d) tindak pidana lainnya;

2. atau perbuatan tercela, dan/atau

3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketua Mahkamah Konstitusi pada dasarnya dilantik dan mengucapkan sumpah dan janji  sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Namun, pada saat ini ketua (mantan) Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar melanggar sumpahnya dan memilih jalan yang salah dengan menerima suap dari berbagai pejabat daerah guna memuluskan perkaranya. Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai institusi tertinggi penegakan hukum/kehakiman di negara ini malah melakukan tindakan yang tercela dimata hukum. Hal ini terkait bagaimana buruknya etika profesi yang dimiliki dirinya sehingga dengan mudah dapat menerima suap. Padahal, gaji/pendapatan sebagai ketua MK sudah cukup besar, namun dirinya masih merasa kurang atas segala yang telah ia terima sebagai ketua MK. Sebagai ketua Mahkamah Konstitusi seharusnya dapat mengayomi dan memberikan pedoman dan pandangan yang baik terhadap hakim lainnya serta kepadamasyarakat bahwa kedudukan hukum adalah mutlak harus ditegakkan.

Bagi penulis pelanggaran hukum sangat berkaitan dan bahkan diawali oleh pelanggaran etika. Karena etika merupakan pandangan manusia dalam berprilaku sesuai dengan ukuran-ukuran serta nilai-nilai tertentu. Ketika etika seseorang dalam bermasyarakat itu buruk, maka akan mendatangkan tindakan-tindakan buruk lainnya seperti pelanggaran hukum layaknya yang dilakukan oleh Akil Mochtar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya ada untuk menjunjung tinggi kedudukan hukum. Ketika Ketua Mahkamah Konstitusi melanggar hukum, maka citra Mahkamah Konstitusi tercoreng dan masyarakat akan memandang buruk pada lembaga tersebut. Ketika terjadi pelanggaran hukum dalam tubuh Mahkamah Konstitusi, siapa lagi yang dapat dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan hukum ? Hal ini kembali kepada setiap konstitusi untuk menegakkan dan menjalankan etika profesi dengan benar dan bijaksana sehingga masyarakat akan kembali percaya dan yakin bahwa hukum akan ditegakkan secara adil.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s