Seberapa Jauh Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Tegakkan

Konsumen sebagai salah satu unsur kegiatan ekonomi yang vital tentu harus dilindungi dengan berbagai macam jenis perlindungan guna memperlancar proses perekonomian serta terjadinya kepercayaan konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang dikonsumsi.

Karena pentingnya keselamatan konsumen, maka dibuatlah berbagai macam undang-undang untuk melindungi konsumen dari berbagai macam kecurangan dalam produk atau jasa serta untuk menjaga dan meyakini bahwa barang atau jasa aman untuk digunakan serta yang tak kalah penting yaitu untuk memuaskan kebutuhan konsumen.

Pihak-pihak terkait dalam perlindungan konsumen yaitu produsen, pemerintah dan konsumen sendiri harus saling mematuhi peraturan yang berlaku sehingga terdapat kenyamanan dari para pelaku ekonomi itu sendiri. Dalam pasal 2 UU No.8/1999 berisi tentang asas perlindungan konsumen dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Oleh karena itu, dalam perlindungan konsumen, seharusnya setiap aspek baik produsen maupun pasar serta peran pemerintah sangat diperlukan dan selalu mengacu kepada asas tersebut.

Perlindungan konsumen di Indonesia sebenarnya banyak undang-undang yang mengatur, namun kurang sosialisasi serta banyaknya celah untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam penegakkan hukum tersebut. Konsumen menjadi pihak yang dirugikan dalam banyak hal karena adanya pertentangan dalam pengakkan hukum perlindungan konsumen yang seharusnya memiliki tujuan yang baik untuk kegiatan perekonomian di Indonesia.

Perlindungan konsumen menjadi hal yang vital, oleh sebab itu dibuatlah berbagai undang-undang perlindungan konsumen, dengan maksud dan tujuan untuk mensejahterakan pelaku kegiatan ekonomi, bukan hanya produsen, namun konsumen bahkan pemerintah juga harus disejahterakan guna memperlancar kegiatan perekonomian.

Berikut adalah tujuan perlindungan konsumen menurut pasal 3 UU No. 8/1999 yaitu :

  • meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
  • mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang dan/atau jasa;
  • meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut  hak-haknya sebagai konsumen;
  • menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
  • menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
  • meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan , kenyamanan, keamanan, dan keselamatan   konsumen.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut harusnya perlindungan konsumen dapat ditegakkan, namun saat ini banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga banyak pihak yang dirugikan untuk keuntungan suatu pihak tertentu.

Di Indonesia, perlindungan hukum konsumen masih belum begitu jelas, karena banyak hal-hal yang membuat konsumen kecewa namun hukum tidak berjalan sebagai mestinya. Dalam beberapa hal terutama dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu masih menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima dan sulit untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan hak asasi manusia. Masih banyak pihak rumah sakit yang menyulitkan para konsumen dari golongan menengah ke bawah yang sebenarnya memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesehatan. Namun, hal ini menjadi menyulitkan pihak-pihak yang seharusnya lebih membutuhkan bahkan memiliki hak yang sama dengan masyarakat mampu mengenai kesehatan.

Dalam contoh pelayanan kesehatan tersebut, pihak rumah sakit membuat peraturan-peraturan yang semakin mengarah ke profit semata dengan mengesampingkan hak asasi dan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga melenceng dari yang seharusnya. Pihak internal pun berdalih dengan mengatakan hal itu sudah menjadi kebijakan rumah sakit.

Selain itu masih banyak contoh lain dalam lemahnya penegakkan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Banyaknya kecurangan di dunia industry ini yang bertentangan dengan tujuan perlindungan konsumen walaupun hukumnya sudah dibuat. Contohnya, mengenai tujuan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Dalam upaya menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk menumbuhkan sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, masih banyak pelaku usaha yang berbuat kecurangan. Contohnya, dalam bisnis perdagangan produk sandang pangan. Banyak pelaku usaha yang memalsukan suatu produk atau jasa tersebut sehingga konsumen merasa dirugikan. Dalam produksi bahan makanan atau minuman, banyak pelaku usaha yang melakukan praktek kecurangan seperti pemakaian zat-zat kimia yang berbahaya dalam usahanya. Jajanan anak juga menjadi perhatian khusus serta makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari perlu diperhatikan. Masyarakat menjadi was-was dalam memilih makanan atau minuman yang sehat serta tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya.

Pihak-pihak seperti pemerintah serta masyarakat harus turun tangan dalam usaha untuk menghilangkan praktek kecurangan ini. Pemberian hukuman yang berat juga layak diberikan kepada pihak-pihak pelaku usaha yang melakukan praktek kecurangan tersebut. Masalah perizinan usaha juga harus menjadi sorotan karena banyak kegiatan usaha yang tidak atau belum memperoleh izin namun sudah melakukan kegiatan usahanya.

Oleh karena itu, sebaiknya peran pemerintah, produsen maupun konsumen masing-masing dapat memahami dan melaksanakan asas perlindungan hukum sehingga terciptanya perekonomian yang baik serta bersih dan stabil dan tidak ada yang dirugikan dalam proses kegiatan perekonomian tersebut. Serta sosialisasi dari pemerintah dan sidak lapangan harus dilakukan secara rutin agar konsumen merasa aman dengan apapun yang mereka konsumsi sehingga tujuan perlindungan konsumen dapat berjalan sebagai mestinya.

Lemahnya hukum perlindungan konsumen harus menjadi perhatian, sehingga undang-undang yang dibuat bisa lebih memberikan efek yang positif bagi setiap pelaku ekonomi sehingga perlindungan hukum bagi konsumen bisa lebih ditegakkan dan semakin kuat dalam pelaksanaanya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s