Cara Membenahi Hukum Ekonomi di Indonesia

Adanya kebutuhan akan barang dan jasa harus diimbangi dengan peraturan-peraturan yang mengikat atas terjadinya suatu kegiatan perekonomian baik mengatur dalam ekonomi mikro serta ekonomi makro. Oleh karena itu, harus ada hukum yang jelas mengenai suatu kegiatan perekonomian guna menciptakan kondisi perekonomian yang baik, bersih dan terartur sesuai dengan koridor kegiatan perekonomian tersebut.

Saat ini kebutuhan akan barang atau jasa semakin meningkat dan tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia sehingga membuat tekanan terhadap lingkungan serta sumber kehidupan. Hal ini menimbulkan masalah dan tantangan mengenai bagaimana membangun perekonomian yang baik serta didukung dengan pengelolaan yang baik pula. Oleh karena itu, hukum untuk mengatur kegiatan ekonomi saat ini perlu dibuat, diperjelas dan dipertegas sehingga tidak menimbulkan kerancuan ke berbagai pihak. Suatu pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum, karena ekonomi bersifat fleksibel mengikuti zaman serta pergolakan yang terjadi di suatu Negara bahkan dunia.

Ahli-ahli ilmu sosial di Barat pada umumnya mencatat bahwa bangsa-bangsa menjalani tiga tahap pembangunan satu demi satu : “unification“, “industrialization” dan “social welfare“. Sehingga bagi Negara-negara yang menginginkan pembangunan perekonomian yang merata harus menjalani tiga tahap pembangunan tersebut.

Saat ini Indonesia menghadapi masalah bagaimana menghindari disintegrasi bangsa, dalam waktu yang sama memulihkan ekonomi dari krisis yang berat, dan memperluas kesejahteraan sosial sampai mencapai masyarakat yang paling bawah. Oleh karena itu, dalam membangun perekonomian yang baik harus memiliki persatuan bangsa yang kuat, industri yang kuat dan kompetitif sehingga menciptakan kesejahteraan sosial di Indonesia. Usaha untuk membangun perekonomian yang stabil akan sangat bergantung kepada ketiga aspek tersebut sehingga diperlukan hukum yang mengatur secara tegas dan dapat diterima guna menumbuhkan perekonomian Indonesia.

Persatuan bangsa di berbagai daerah di Indonesia bisa dibilang sangat kacau, pergolakan yang terjadi akibat perbedaan suku, agama serta perbedaan pandangan menimbulkan konflik yang berkepanjangan sehingga kegiatan perekonomian di daerah-daerah konflik sangatlah riskan dan pihak pelaku usaha sulit untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi serta distribusi pendapatan tidak merata. Pembuatan UU otonomi daerah mengenai suatu daerah mengatur kegiatannya sendiri sehingga setiap daerah harus mengetahui apa yang diperlukan untuk mengatasi gejolak yang ada di daerahnya dan bagaimana cara untuk mengembangkan kegiatan perekonomian di masing-masing daerah harus dikembangkan dan diperjelas undang-undangnya.

Masalah pergolakan bangsa bukan hanya terjadi di dalam internal masyarakat daerah namun juga adanya pihak luar. Pendirian kegiatan usaha ilegal yang merajalela serta adanya praktik kecurangan dari pelaku usaha yang kegiatannya dibiarkan oleh pihak yang berwajib  sehingga menimbulkan keresahan kepada masyarakat juga menjadi salah satu faktor terjadinya pergolakan di negeri ini.

Kegiatan industri di Indonesia bisa dikatakan sedang berkembang, namun masih banyak kegiatan usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait menjadi faktor mudahnya pelaku usaha untuk melakukan berbagai kecurangan serta longgarnya hukum yang mengatur mengenai kegiatan-kegiatan industri tersebut. Seharusnya hukum yang mengatur tentang kegiatan perindustrian maupun kegiatan usaha lainnya diperjelas serta dipertegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang berbuat kecurangan serta terciptanya persaingan yang bersih dan kompetitif diantara para pelaku usaha.

Selain kecurangan, banyak pelaku usaha atau perusahaan yang kurang memperhatikan hak asasi manusia, seperti tidak tersedianya peralatan yang standar dalam proses kegiatan usaha dan tidak dilengkapi dengan izin usaha. Hal ini membuat para pekerja merasa tidak aman dan kurang layak bekerja namun karena sempitnya lapangan pekerjaan sehingga mereka bekerja walaupun mengetahui kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut sebenarnya ilegal serta melanggar hukum dan tidak memenuhi standar pekerja.

Dengan memperbaiki dan membuat hukum yang tegas untuk mengatur perekonomian Negara, maka akan membuat perekonomian lebih baik dan lebih terarah sehingga pembangunan ekonomi akan berjalan sesuai jalurnya. Selain itu perbaikan dari segi moral bangsa untuk menciptakan persatuan bangsa, industri yang berjalan dengan baik dan tidak terjadinya kecurangan maka akan membuat kesejahteraan sosial meningkat. Kesejahteraan sosial meningkat ketika kegiatan perekonomian berjalan dengan baik tiap waktu, adanya distribusi pendapatan yang merata di setiap wilayah Indonesia dan tidak adanya gap antara masyarakat kota dan masyarakat daerah/desa.

Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana perekonomian harus ditunjang dengan hukum serta kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyatnya serta kemauan keras untuk berkembang ke arah yang lebih baik.  Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, bahwa salah satu fungsi Hukum adalah, untuk menyediakan jalur-jalur bagi pembangunan (politik, ekonomi, hukum maupun sosial budaya) masyarakat. Sehingga suatu hukum penting dibuat guna terciptanya pembangunan yang terintegrasikan ke segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setiap sektor harus bisa menempatkan diri dan saling bekerja sama untuk membangun perekonomian ke arah yang lebih baik sehingga Indonesia dapat memiliki perekonomian yang kuat, stabil dan lebih maju. Menjalankan hukum sebagaimana mestinya dan adanya ganjaran yang tegas bagi pelanggarnya sangat diperlukan, hanya tinggal bagaimana pihak-pihak yang terkait yaitu pemerintah serta masyarakat menanggapi kebijakan yang dibuat untuk mensejahterakan masyarakat.

Adanya kepastian hukum, kebenaran serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perekonomian Indonesia akan  menjadikan pembangunan ekonomi yang semakin berkembang sehingga akan menimbulkan kepercayaan antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat luas. Hukum ekonomi yang tegas dan sesuai dengan keadaan Indonesia adalah pondasi untuk menciptakan keadaan perekonomian yang ideal dan diidam-idamkan bangsa dan tidak lepas dengan dasar Negara yaitu Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s