Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Konsumen merupakan salah satu pelaku kegiatan perekonomian dalam suatu Negara. Konsumen merupakan individu/sekelompok orang yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Brikut merupakan pengertian konsumen dari para ahli :

  • Philip Kotler “konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli maupun memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi”.
  • Hornby “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Perlindungan konsumen menurut Undang-undang no.8 Tahun 1999, pasal 1 butir 1 adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dalam hal ini maka dalam segala pemakaian produk atau jasa oleh konsumen, konsumen berhak mendapatkan suatu kepastian hukum.

Perlindungan bagi konsumen banyak macamnya, seperti perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen, hak atas kenyamanan, hak dilayani dengan baik oleh produsen maupun pasar, hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang layak dan lain sebagainya. Banyaknya hak dalam perlindungan konsumen disebabkan oleh faktor bahwa konsumen adalah pelaku ekonomi yang penting, karena tanpa adanya konsumen dalam produksi barang atau jasa, maka suatu perekonomian tidak akan berjalan. Bila produk/jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan dari konsumen, maka kepuasan konsumen akan menjadi minimal sehingga terjadi ketimpangan dalam perekonomian maupun produksi suatu barang atau jasa tersebut.

Dalam pasal 2 UU No.8/1999 berisi tentang asas perlindungan konsumen dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Oleh karena itu, dalam perlindungan konsumen, seharusnya setiap aspek baik produsen maupun pasar serta peran pemerintah sangat diperlukan dan selalu mengacu kepada asas tersebut.

  • Asas Manfaat dalam hal ini baik pihak produsen maupun konsumen memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak ada kerugian dari masing-masing pihak dan dapat memperoleh haknya sebagai produsen serta konsumen.
  • Asas keadilan merupakan asas yang paling sering dilanggar oleh suatu pihak, karena seharusnya dalam hal ini pelaku usaha (produsen) berlaku adil dalam menciptakan suatu barang/jasa baik dalam proses pembuatan serta dalam proses penentuan harga. Dengan rasa keadilan yang tinggi, maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam hal tersebut.
  • Asas keseimbangan merupakan asas dimana adanya keseimbangan antara kepentingan konsumen maupun produsen serta pihak-pihak lain seperti pemerintah sehingga tercipta perekonomian yang baik dan stabil.
  • Asas keamanan dan keselamatan konsumen merupakan suatu asas dimana setiap barang/jasa yang dihasilkan sudah memenuhi syarat untuk diproduksi dan disetujui oleh badan hukum yang berwenang sehingga produk yang ditawarkan dan dijual kepada konsumen layak untuk dikonsumsi karena dalam penggunaan barang/jasa oleh konsumen hal itu juga menyangkut atas keselamatan konsumen yang harus ditanggung oleh produsen maupun pemerintah jika terjadi suatu kecelakaan.
  • Asas kepastian hukum adalah asas yang membuat para pelaku usaha maupun konsumen dapat mematuhi peraturan yang berlaku sehingga tidak akan melanggar hukum yang telah diatur. Dengan adanya kepastian hukum maka konsumen juga dapat menggunakan produk/jasa dengan rasa aman dan dapat menjadi suatu jamina apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam penggunaan produk/jasa tersebut.

Selain harus mengacu pada asas, perlindungan konsumen dilaksanakan untuk berbagai macam tujuan. Tujuan perlindungan konsumen menurut pasal 3 UU No. 8/1999 yaitu :

  • meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
  • mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang dan/atau jasa;
  • meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut  hak-haknya sebagai konsumen;
  • menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
  • menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
  • meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan , kenyamanan, keamanan, dan keselamatan   konsumen.

Dengan diberikan hak-hak dalam perlindungan hukum diharapkan konsumen dapat berperilaku yang baik serta dapat memilih pemakaian barang/jasa dengan bijak.

Di Indonesia, perlindungan hukum konsumen masih belum begitu jelas, karena banyak hal-hal yang membuat konsumen kecewa namun hukum tidak berjalan sebagai mestinya. Dalam beberapa hal terutama dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu masih menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima dan sulit untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan hak asasi manusia. Masih banyak pihak rumah sakit yang menyulitkan para konsumen dari golongan menengah ke bawah yang sebenarnya memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesehatan. Namun, kembali kepada asas perlindungan konsumen, mereka seperti mengabaikan asas-asas tersebut sehingga merugikan pihak-pihak yang seharusnya diberikan akses pelayanan yang baik.

Selain dalam pelayanan kesehatan, masih banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, seperti merebaknya CD/DVD bajakan serta kecurangan dalam memproduksi barang/jasa seperti penggunaan bahan-bahan yang tidak layak untuk dikonsumsi sehingga hal tersebut merugikan konsumen yang tidak mengetahui produk/jasa yang digunakan tidak layak untuk digunakan maupun dikonsumsi. Dalam pemberantasan kecurangan praktek-praktek ilegal tersebut, peran lembaga hukum yang berwenang seperti kesulitan untuk menangani hal tersebut karena sulit untuk ditelusuri serta banyaknya produk/jasa yang belum memiliki izin usaha namun tetap menjalankan usahanya. Oleh karena itu, sebaiknya peran pemerintah, produsen maupun konsumen masing-masing dapat memahami dan melaksanakan asas perlindungan hukum sehingga terciptanya perekonomian yang baik serta bersih dan stabil dan tidak ada yang dirugikan dalam proses kegiatan perekonomian tersebut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s